Penegasan bahwa acara reuni 212 bermuatan politik disampaikan oleh pembina presidium alumni 212 yang juga menjadi anggota tim advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa- MUI, Kapitra Ampera, kepada BBC Indonesia, Jumat (01/12). "Ini 212 ini adalah kegiatan politik. Untuk apa?" "Untuk mengkonsolidasikan umat Islam sehingga menimbulkan kesadaran agar memilih pemimpin, baik kepala daerah, maupun di legislatif melalui pemilu maupun pilpres di eksekutif melalui pemilihan presiden untuk memilih umat Islam yang berkualitas memimpin republik ini, memimpin daerah dan memimpin DPR. Dan ini politik," jelasnya dalam wawancara melalui telepon. "Dan ini politik umat Islam, dan umat Islam sekarang ingin berkuasa melalui jalur-jalur konstitusional, melalui pemilu, melalui pilkada dan melalui pilpres. Penegasan Kapitra Ampera berbeda dengan keterangan Slamet Maarif, juru bicara Front Pembela Islam (FPI) yang turut mengorganisasi reuni alumni 212. Ia dimintai tanggapan terhadap pernyataan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Tito Karnavian, bahwa acara reuni alumni 212 tersebut memiliki motif politik, meskipun bernuansa keagamaan. "(Tudingan) itu berlebihan dan dikeluarkan mereka yang belum move on dari kejadian (pilkada DKI) kemarin," kata Slamet Maarif. Ia merujuk pada pemilihan gubernur DKI yang dimenangkan oleh Anies Baswedan dengan mengalahkan gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama. Sejumlah ormas dan sosok di balik gerakan 212 secara terang-terangan mendukung Anies Baswedan. Bagaimanapun Kapolri Jenderal Tito Karnavian bukanlah satu-satunya figur yang menilai acara peringatan 212 dilandasi kepentingan politik atau tidak relevan lagi. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin mengatakan masalah yang diusung aksi 212 sudah selesai sehingga tidak perlu mengadakan acara reuni. Dikhawatirkannya acara seperti itu justru akan menimbulkan agitasi. Menjelang demonstrasi menentang Ahok pada 2016, ia sempat terlibat dalam kesepakatan tentang pelaksanaan protes pada tanggal 2 Desember di Lapangan Monas. Satu bulan sebelumnya Ma'ruf Amin mengeluarkan bantahan setelah MUI dituding berpolitik praktis karena mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan Ahok telah menista Alquran dan ulama. Adapun Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat, Din Syamsuddin tidak mengeluarkan pernyataan yang mendukung, tetapi juga tak sepenuhnya melarang reuni 212. Ia mengatakan tidak akan menghadari acara itu karena bukan alumni dan mengaku "mempunyai pemahaman tentang permasalahan umat Islam serta pendekatan tersendiri dalam menanggulanginya".